RSS FEED

UU NO 36 TAHUN 2008 TENTANG PPh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem
perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan
kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang
telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:
a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1
adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.
(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan
dengan subjek pajak badan.
(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada
di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada
di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari
badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
(4) Subjek pajak luar negeri adalah:
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia; dan
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
di Indonesia.
(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang
dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko
di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau
digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha
melalui internet.
(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:


Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
a. kantor perwakilan negara asing;
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada
dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik;
c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota;
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf
c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,
kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan
ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d,
huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m,
dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau
anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan,
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan
kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.
(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat
utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya,
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan
yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan
modal;
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,
kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak
secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus
(deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik
daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud
pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan;
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
j. dihapus;
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian
laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan
di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak
dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah
terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk
sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan; dan
n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf,
yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, termasuk:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha,
antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,
bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal
11A;
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan;
e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian
tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan
debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan
piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah;
l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah; dan
m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat
kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya
berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa
Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri
Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib
Pajak yang kawin;
c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan
untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta
anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang
untuk setiap keluarga.
(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada
awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:


Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau
pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai
penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau
diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21
dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau
anggota keluarga lainnya.
(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta
dan penghasilan; atau
c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri.
(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai
pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang
harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan
penghasilan neto mereka.
(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal
9 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk
dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu, atau anggota;
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang
dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar
oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak
yang bersangkutan;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi
seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama
yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah;
h. Pajak Penghasilan;
i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau
orang yang menjadi tanggungannya;
j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus,
melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau
perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak
guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta
tersebut.
(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,
yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir
masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih
dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta
tersebut.
(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan
penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan
penilaian kembali aktiva tersebut.
(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan
sebagai berikut:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
l l l Tarif Penyusutan sebagaimana l
l Kelompok Harta Berwujud l Masa Manfaat l dimaksud dalam l
l l l--------------------------------------
l l l Ayat (1) l Ayat (2) l
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
l I. Bukan bangunan l l l l
l Kelompok 1 l 4 tahun l 25% l 50% l
l Kelompok 2 l 8 tahun l 12,5% l 25% l
l Kelompok 3 l 16 tahun l 6,25% l 12,5% l
l Kelompok 4 l 20 tahun l 5% l 10% l
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
l II. Bangunan l l l l
l Permanen l 20 tahun l 5% l l
l Tidak Permanen l 10 tahun l 10% l l
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan
dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut
dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang
diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta
tersebut.
(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan
pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian
tersebut.
(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta
tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:


Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya
termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah
(goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang
sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung
dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku
dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
l l l Tarif Amortisasi berdasarkan l
l Kelompok Harta l Masa Manfaat l metode l
l Tak Berwujud l l--------------------------------------
l l l GarisLurus l Saldo Menurun l
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
l Kelompok 1 l 4 tahun l 25% l 50% l
l Kelompok 2 l 8 tahun l 12,5% l 25% l
l Kelompok 3 l 16 tahun l 6,25% l 12,5% l
l Kelompok 4 l 20 tahun l 5% l 10% l
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan
pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).
(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan
dengan menggunakan metode satuan produksi.
(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada
ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan
metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan
sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada
tahun terjadinya pengalihan tersebut.
(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku
harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan
disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama
dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan
pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya
menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau
bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:


Pasal 16

(1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam
suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf g.
(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung
dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat
(1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak
dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung
berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang
disetahunkan.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7)
diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan
ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
------------------------------------------------------------------------------------------------
l Lapisan Penghasilan Kena Pajak l Tarif Pajak l
------------------------------------------------------------------------------------------------
l sampai dengan Rp50.000.000,00 l 5% l
l (lima puluh juta rupiah) l (lima persen) l
------------------------------------------------------------------------------------------------
l di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) l 15% l
l sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh l (lima belas persen) l
l juta rupiah) l l
------------------------------------------------------------------------------------------------
l di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta l 25% l
l rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus l(dua puluh lima persen) l
l juta rupiah) l l
------------------------------------------------------------------------------------------------
l di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) l 30% l
l l (tiga puluh persen) l
------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua
puluh delapan persen).
(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling
rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang
mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa
efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar
5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat
final.
(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang
pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung
sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh)
dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang
penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
sebagaimana tersebut pada ayat (1).

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat
(3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal
18 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 18

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan
antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan
Undang-undang ini.
(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam
negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang
menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50%
(lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan
modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya
sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa
dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode
harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja
sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang
berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan
renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau
badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan
sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang
bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan
terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose
company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan
pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan
atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan
sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan
di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
(3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi
kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja
mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
(3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9
ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah
25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak
dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak
atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada
di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan
lurus dan/atau ke samping satu derajat.
(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 19

(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan
faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan
penghasilan karena perkembangan harga.
(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif
pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan
ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 21

(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan
nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri wajib dilakukan oleh:
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau
bukan pegawai;
b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain
dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan
pelaksanaan suatu kegiatan.
(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-
organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah
jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak
Kena Pajak.
(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak
adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan
pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan
Peraturan Pemerintah.
(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada
tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas
penyerahan barang;
b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan
kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang
yang tergolong sangat mewah.
(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib
Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen)
daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok
Wajib Pajak.

18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus
dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk
usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. dihapus;
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah
dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih
tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan
hak opsi;
c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang
diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
d. dihapus;
e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
g. dihapus; dan
h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 24

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang
berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang
terutang berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan
sebagai berikut:
a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham
dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau
sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta
gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau
sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah
negara tempat harta tersebut terletak;
d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah
negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat
kedudukan atau berada;
e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut
serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah
negara tempat lokasi penambangan berada;
g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;
dan
h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha
tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
(4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian
dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus
ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus,
serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:


Pasal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23
serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya
angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
(3) Dihapus.
(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang
lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut
dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
(5) Dihapus.
(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak
dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah
lewat batas waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan;
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan; dan
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
a. Wajib Pajak baru;
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa,
dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol
koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan
telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2010.
(9) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2)
sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a),
serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut:


Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak
yang wajib membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
h. keuntungan karena pembebasan utang.
(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya
menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).
(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam
Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar
negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia
dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan
kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4)
bersifat final, kecuali:
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
dan huruf c; dan
b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan
luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha
tetap.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus
dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 31A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/
atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat
diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
penanaman yang dilakukan;
b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan
yang berlaku menetapkan lebih rendah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu
yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Pasal 31B dihapus.

25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:


Pasal 31C

(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah
Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
(2) Dihapus.

26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga
berbunyi sebagai berikut:


Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha
panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


Pasal 31E

(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini
dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai
berikut:


Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan
di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO




Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133






PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

I. UMUM
1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang
berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang
ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan
sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan
negara dan pembangunan nasional.
2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan
globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan
Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung
kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.
3. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip
perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi,
serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem
self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak
Penghasilan ini adalah sebagai berikut:
a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam
menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun
penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah
tertentu yang mendapat prioritas.
4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan
perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
meliputi pokok-pokok sebagai berikut:
a. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan
subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau
pembebasan pajak dalam hal lainnya;
b. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negera-negara lain, mengedepankan
prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi
berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah
dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana,
pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan
beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan
c. untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self assessment tetap
dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan
dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu
likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang.
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran
bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang
makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat
melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek
pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam
tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau
memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak
dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam
tahun pajak.

Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun
kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu
12 (dua belas) bulan.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal
atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek
pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu
ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai
subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak
atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap
dapat dilaksanakan.

Huruf b

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan
bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah,
misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh
penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi,
persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan
subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri
menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh
penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat
didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar
negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib
Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang
bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh
penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan
objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan
di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib
Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya,
antara lain:
a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik
yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak
hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan
di Indonesia;
b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan
penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak
luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto
dengan tarif pajak sepadan; dan
c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana
untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun
pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui
pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan
kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak
dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal
atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang
pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka
yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi
ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada
di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang
pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek
pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini
mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan
pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut
menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila
warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya
beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang
pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai
subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi
dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan
yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa
melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut
adalah subjek pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk
usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut
dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau
badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar
negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut
menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak
luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau
diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan
pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri
tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu
tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa
tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan
komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated
equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara
transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui
internet.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau
badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak
untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat
tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap
mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau
badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang
mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut
dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka
menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar
Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia
apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi
asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai,
perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko
di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko
tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa
pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat
kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan
penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang
mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan
badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan
demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak
hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih
didasarkan pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak
dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan
badan tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat
tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain
yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan
pemenuhan kewajiban pajak.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara
asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan
pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat
mereka mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak
berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar
jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing
memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat
dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan
dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk
konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak
memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada
adanya tambahan kemampuan ekonomis.
Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak
tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan
pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada
Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan
pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari
praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan
sebagainya;
ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun
harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan
keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak
dipergunakan untuk usaha; dan
iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk
konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib
Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang
luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar
pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak
suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut
dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal),
kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila
suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final
atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak
boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang
luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan
asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau
imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan
dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan
penghasilan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian,
pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan,
hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang
diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya
imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan
benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih
tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai
perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.
Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan
usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai
sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan
tersebut adalah harga pasar.

Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam
kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar
Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut
dijual dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah). Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh
karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada
salah seorang pemegang sahamnya dengan harga
Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), nilai jual
mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar
sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan
keuntungan bagi PT S dan bagi pemegang saham yang
membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan
harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga
pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek
pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan
nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha
merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara
harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya
merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai
perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa
hibah, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi
pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara
harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas
pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah
kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan bukan
merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan
mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada
Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan
objek pajak.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan
objek pajak.

Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah
dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu
sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian
tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto
dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas
nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat
obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut
merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan
diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Huruf g

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang
saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa
hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:
1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak
langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi
jumlah modal yang disetor;
3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa
penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari
kapitalisasi agio saham;
4) pembagian laba dalam bentuk saham;
5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa
penyetoran;
6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang
diterima atau diperoleh pemegang saham karena
pembelian kembali saham-saham oleh perseroan
yang bersangkutan;
7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari
modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang
lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika
pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan
modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba,
termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-
tanda laba tersebut;
9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota
koperasi;
12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi
pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya
perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran
dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang
saham yang telah menyetor penuh modalnya dan
memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan
bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang
demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan
dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan
sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai
dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh
perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang
dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara
berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:
1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta
di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah,
paten, desain atau model, rencana, formula atau
proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak
kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa
lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/
perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang
ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap
sehubungan dengan penggunaan atau hak
menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1,
penggunaan atau hak menggunakan peralatan/
perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian
pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3,
berupa:
a) penerimaan atau hak menerima rekaman
gambar atau rekaman suara atau keduanya,
yang disalurkan kepada masyarakat melalui
satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang
serupa;
b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman
gambar atau rekaman suara atau keduanya,
untuk siaran televisi atau radio yang
disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel,
serat optik, atau teknologi yang serupa;
c) penggunaan atau hak menggunakan
sebagian atau seluruh spektrum radio
komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar
hidup (motion picture films), film atau pita video
untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran
radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang
berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak
kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya
sebagaimana tersebut di atas.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau
diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak
gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan
sewa gudang.

Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya
"alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara
berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap
sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang,
sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan
sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat
ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya
Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha
Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk
perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya
sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek
pajak.

Huruf l

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang
asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan
dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan
akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan
yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak.
Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang
melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak
dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto
tersebut merupakan penghasilan.

Huruf q

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi
yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat
konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap
merupakan objek pajak menurut Undang-Undang ini.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:
- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan
investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak
maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,
atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan
tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan
tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan
pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang
berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium
Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan.

Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi Obligasi
Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan
merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam
rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan
kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak
yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang
berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan.
Yang dimaksud dengan "zakat" adalah zakat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang
menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen
suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi
oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku
kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A
merupakan objek pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan
objek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan
keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk
yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan
kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau
hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima
oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi
badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima
sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka
berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan
merupakan objek pajak.

Huruf d

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau
kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan
imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil,
rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek
pajak.

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau
kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak
yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Wajib
Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan norma
penghitungan khusus (deemed profit), imbalan dalam bentuk
natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi
yang menerima atau memperolehnya.

Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada
suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai
tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang
disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-
kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut
merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut sebab
perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan
Wajib Pajak.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi
dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek
Pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh
Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak
boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena
Pajak.

Huruf f

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari
laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,
dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan
dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan
sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak
termasuk objek pajak. Yang dimaksud dengan "badan usaha
milik negara" dan "badan usaha milik daerah" pada ayat ini,
antara lain, adalah perusahaan perseroan (Persero), bank
pemerintah, dan bank pembangunan daerah.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau
bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut
di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar
negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi
sejenis dan sebagainya, penghasilan berupa dividen atau
bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Huruf g

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini
hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang
dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari
peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang
ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima
oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta
pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada
waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti
mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu
iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf h

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai
Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi
dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan
dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak
dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan
di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan
untuk pengembangan dan merupakan dana untuk
pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian
hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan
pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang
berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidang-bidang
tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan
sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan
himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu
kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu,
bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut
bukan lagi merupakan objek pajak.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "perusahaan modal ventura" adalah
suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan
usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan
modal untuk suatu jangka waktu tertentu.
Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau
diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk
sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan
usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil,
menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f, dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan
modal ventura bukan merupakan objek pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan
kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh
prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan
ekspor nonmigas, usaha atau kegiatan dari perusahaan
pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan
modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura
diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum
mempunyai akses ke bursa efek.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau penelitian
dan pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang
memadai. Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas
perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa
lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih
tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan
pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud.
Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan
paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa
lebih tersebut diterima atau diperoleh.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini,
maka lembaga atau badan yang menyelenggarakan
pendidikan harus bersifat nirlaba. Pendidikan serta penelitian
dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka
kepada siapa saja dan telah mendapat pengesahan dari
instansi yang membidanginya.

Huruf n

Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak
tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada
Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau
sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat
dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang
mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun
merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya
administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan
sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui
penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam
suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau
karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya
sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.
Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-
pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung
maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan
sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat
pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan
bruto yang terdiri dari:
a. penghasilan yang bukan Rp100.000.000,00
merupakan objek pajak
sesuai dengan Pasal 4 ayat (3)
huruf h
b. penghasilan bruto lainnya
sebesar Rp300.000.000,00(+)
------------------------
Jumlah penghasilan bruto Rp400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), biaya yang boleh dikurangkan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah
sebesar 3/4 x Rp200.000.000,00 = Rp150.000.000,00.

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk
membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya
sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f.
Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat
dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya
dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk
keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas
pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi
peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk
kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk
kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya
perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi
tersebut merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan
dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam
bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati
rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai
biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan
merupakan penghasilan. Namun, pengeluaran dalam bentuk
natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan
bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan
penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang
wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.
Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas
kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa,
jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan
Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka
usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak
Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara
biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya
yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang
benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto.

Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan
sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Huruf b

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau
amortisasi.

Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan
Pasal 11A beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran
di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar
sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Huruf c

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya,
sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri
Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau
dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan
atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang
dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui
berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan
secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku di Indonesia.

Huruf f

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk
menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan
perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf g

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang,
dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya
manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan
memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat
dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan
kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.

Huruf h

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat
dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah
mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi
komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang
maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti
penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan
internal asosiasi dan sejenisnya.

Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam
ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan
ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto
didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut
dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian
tersebut.

Contoh :

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar
Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima)
tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :
2010 : laba fiskal Rp200.000.000,00
2011 : rugi fiskal (Rp300.000.000,00)
2012 : laba fiskal Rp N I H I L
2013 : laba fiskal Rp100.000.000,00
2014 : laba fiskal Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :
Rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010 Rp 200.000.000,00 (+)
--------------------------
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2011 (Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2012 Rp N I H I L (+)
----------------------------
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013 Rp 100.000.000,00 (+)
----------------------------
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014 Rp 800.000.000,00 (+)
-----------------------------
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh
dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi
fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan
tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun
2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

Ayat (3)

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

Angka 6

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan
jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya,
kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh
penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak
tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk
seorang isteri paling sedikit sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta
delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan
semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak
angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling
banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan "anggota keluarga yang
menjadi tanggungan sepenuhnya" adalah anggota keluarga yang tidak
mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh
Wajib Pajak.

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat)
orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu
pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau
anggota keluarga lainnya, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar
Rp21.120.000,00 {Rp15.840.000,00 + Rp1.320.000,00 +
(3 x Rp1.320.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan
Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 15.840.000,00. Apabila
penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami,
besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib
Pajak A adalah sebesar Rp36.960.000,00 (Rp21.120.000,00 +
Rp15.840.000,00).

Ayat (2)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak
pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak B berstatus kawin
dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua
lahir setelah tanggal 1 Januari 2009, besarnya Penghasilan Tidak Kena
Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2009
tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang
untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan
mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta
perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

Angka 7

Pasal 8

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan
keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian
dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang
dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala
keluarga.

Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan
secara terpisah.

Ayat (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal
tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai
penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu
kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal
penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang
telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:
a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu
pemberi kerja, dan
b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak
ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami
atau anggota keluarga lainnya.
Contoh:
Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri
yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri
tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak
oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya
dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto
sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung
dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri
tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha,
misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan
isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00)
digabungkan dengan penghasilan A.
Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan
neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 +
Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas
penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan
terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (2) dan ayat (3)

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan
hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan
pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika
isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan
penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban
pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian
pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki
untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah
sebagai berikut.

Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon
kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah
penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut
adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima
puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri
pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:
- Suami: 100.000.000,00 x Rp27.550.000,00= Rp11.020.000,00
-----------------
250.000.000,00
- Isteri : 150.000.000,00 x Rp27.550.000,00= Rp16.530.000,00
-----------------
250.000.000,00


Ayat (4)

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber
penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan
penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Yang dimaksud dengan "anak yang belum dewasa" adalah anak yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah
berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan
pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya
berdasarkan keadaan sebenarnya.

Angka 8

Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan
antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan
sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung
dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang
pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau
selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran
yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi
kewajaran.

Huruf a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal,
pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan
pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut
merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Huruf b

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan
adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh
perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya
perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh
perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham
atau keluarganya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang
pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan
asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh
pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran
tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai
yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan
Objek Pajak.

Huruf e

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat
(3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak.
Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian
atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan
pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi
pemberi kerja. Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut
ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja
dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang
menerimanya:
1. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau
kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam
rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk
mendorong pembangunan di daerah terpencil;
2. pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan
keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai
sarana keselamatan kerja atau karena sifat
pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti
pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja,
pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar
jemput karyawan, serta penginapan untuk awak
kapal dan yang sejenisnya; dan
3. pemberian atau penyediaan makanan dan atau
minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan.

Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi
pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang
juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah
pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman
usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi
kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang
saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan
tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli
lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut
jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
dimaksud dianggap sebagai dividen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam
ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh
Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang
menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan
penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu
kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan,
firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai
peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya
dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut
berperan terhadap penghasilan.
Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan
penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai
biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan
dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa
manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Angka 9

Pasal 11

Ayat (1) dan ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa
manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran
untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak
guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali
tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan
dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan
dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya
untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk
perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan "pengeluaran untuk memperoleh tanah hak
guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali"
adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna
usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak
tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya,
sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha,
dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini
dilakukan:
a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat
yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau
straight-line method); atau
b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan
tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun
atau declining balance method).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara
taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan
dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat
disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun,
nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools)
yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya
setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00:20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009
dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat)
tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh
persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.
-----------------------------------------------------------------------------
l Tahun l Tarif l Penyusutan l Nilai Sisa Buku l
-----------------------------------------------------------------------------
lHarga Perolehan 150.000.000,00 l
-----------------------------------------------------------------------------
l 2009 l 50% l 75.000.000,00 l75.000.000,00 l
l 2010 l 50% l 37.500.000,00 l37.500.000,00 l
l 2011 l 50% l 18.750.000,00 l18.750.000,00 l
l 2012 lDisusutkan sekaligus l 18.750.000,00 l 0 l
-----------------------------------------------------------------------------

Ayat (3)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada
bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada
tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Contoh 1:

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada
bulan Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret
2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut
dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2010.

Contoh 2:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009
dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun.
Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen),
maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.
-----------------------------------------------------------------------------
l Tahun l Tarif l Penyusutan l Nilai Sisa Buku l
-----------------------------------------------------------------------------
lHarga Perolehan 100.000.000,00 l
-----------------------------------------------------------------------------
l 2009 l 6/12 x 50% l 25.000.000,00 l75.000.000,00 l
l 2010 l 50% l 37.500.000,00 l37.500.000,00 l
l 2011 l 50% l 18.750.000,00 l18.750.000,00 l
l 2012 l 50% l 9.375.000,00 l 9.375.000,00 l
l 2013 lDisusutkan sekaligus l 9.375.000,00 l 0 l
-----------------------------------------------------------------------------

Ayat (4)

Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya
penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada
bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan
dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak
dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh:

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun
2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun
2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan
traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam
melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan
ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik
menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Yang dimaksud dengan "bangunan tidak permanen" adalah bangunan
yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama
atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa
manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau
asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang
usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan
peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan
harta berwujud yang digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu
tersebut yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (8) dan ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta
dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto
dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan
biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan
atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada
tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian
asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai
kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat
diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah
sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian
asuransi tersebut.

Ayat (10)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),
dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,
nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak
yang mengalihkan.

Ayat (11)

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk
melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang
menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok
dan masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak.

Angka 10

Pasal 11A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya
termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha,
hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun diamortisasi dengan metode:
a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa
manfaat; atau
b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara
menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.
Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan
metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta
tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Ayat (1a)

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga
amortisasi pada tahun pertama dihitung secara prorata.

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang
usaha tertentu perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk amortisasi
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta
tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi
Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi.
Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang
dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa
manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif
amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak
berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok
masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa
manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa
manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan
kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun.
Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta
tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok
masa manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase
tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase
perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi
pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh
kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat
diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari
yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk
memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran
tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang
bersangkutan.

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan
gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam
serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut
diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah
paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang
mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan
persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang
bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi
mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh
persen) dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada
tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi
yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk
dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20%
(dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi
komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi
komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi
percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya
rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan
biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini
tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun
pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan
minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00.
Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah
sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak
dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X
menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga
sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian
dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut:
Harga perolehan Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan:
100.000.000/200.000.000 barel (50%) Rp 250.000.000,00
Nilai buku harta Rp 250.000.000,00
Harga jual harta Rp 300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00
dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00
dibukukan sebagai penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 14

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat
penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan
kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi
dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun,
disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan
pembukuan.
Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan
menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan
usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto
tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto
bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma
penghitungan.

Ayat (1)

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya
penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan
disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan
tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:
a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu
pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak
ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil
penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.

Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum
mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan
neto.

Ayat (2)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah
Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk
dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut,
Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun
pajak yang bersangkutan.

Ayat (3)

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan
tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.

Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan
norma dalam menghitung penghasilan neto.

Ayat (4)

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak
memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka
waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih
menyelenggarakan pembukuan.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib
menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih
menyelenggarakan pembukuan, tetapi:
a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban
pencatatan atau pembukuan; atau
b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan
atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan
pemeriksaan

sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang
sebenarnya tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang
bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya
dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran
bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan
perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak
untuk menyelenggarakan pembukuan.

Angka 12

Pasal 16

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan
besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal
dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak
luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk
menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan
cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma
Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak
dibedakan antara:
1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ayat (1)

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan,
Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara
penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut.
- Peredaran bruto Rp6.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan Rp5.400.000.000,00(-)
-------------------------
- Laba usaha (penghasilan neto usaha) Rp 600.000.000,00
- Penghasilan lainnya Rp50.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan lainnya
tersebut Rp30.000.000,00(-)
----------------------
Rp 20.000.000,00(+)
-------------------------
- Jumlah seluruh penghasilan neto Rp 620.000.000,00
- Kompensasi kerugian Rp 10.000.000,00(-)
-------------------------
- Penghasilan Kena Pajak
(bagi Wajib Pajak badan) Rp 610.000.000,00
- Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena
Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi
(isteri + 2 anak) Rp 19.800.000,00(-)
-------------------------
- Penghasilan Kena Pajak
(bagi Wajib Pajak orang pribadi) Rp 590.200. 000,00
------------------------

Ayat (2)

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak
menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan
contoh sebagai berikut.
- Peredaran bruto Rp 4.000.000.000,00
- Penghasilan neto (menurut Norma
Penghitungan) misalnya 20% Rp 800.000.000,00
- Penghasilan neto lainnya Rp 5.000.000,00 (+)
----------------------------
- Jumlah seluruh penghasilan neto Rp 805.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak
(isteri + 3 anak) Rp 21.120.000,00 (-)
----------------------------
Penghasilan Kena Pajak Rp 783.880.000,00

Ayat (3)

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara
penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan
cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan
dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk
menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung
dengan cara penghitungan biasa.

Contoh:
- Peredaran bruto Rp10.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan Rp 8.000.000.000,00(-)
--------------------------
Rp 2.000.000.000,00
- Penghasilan bunga Rp 50.000.000,00
- Penjualan langsung barang yang
sejenis dengan barang yang dijual
bentuk usaha tetap oleh
kantor pusat Rp 2.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan
memelihara
penghasilan Rp1.500.000.000,00(-)
-------------------------
Rp 500.000.000,00
Dividen yang diterima atau
diperoleh kantor pusat yang
mempunyai hubungan efektif
dengan bentuk usaha tetap Rp1.000.000.000,00(+)
---------------------------
Rp3.550.000.000,00
- Biaya-biaya menurut
Pasal 5 ayat (3) Rp 450.000.000,00(-)
--------------------------
- Penghasilan Kena Pajak Rp3.100.000.000,00

Ayat (4)

Contoh:

Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai
subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka
waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) maka penghitungan Penghasilan Kena
Pajaknya adalah sebagai berikut.
Penghasilan selama 3 (tiga) bulan Rp 150.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar:
(360 : (3x30)) x Rp150.000.000,00 Rp 600.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 15.840.000,00(-)
-------------------------
Penghasilan Kena Pajak Rp 584.160.000,00

Angka 13

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
orang pribadi:
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00.
Pajak Penghasilan yang terutang:
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
25% x Rp250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00
30% x Rp100.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 (+)
-------------------------
Rp125.000.000,00

Huruf b

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:
28% x Rp1.250.000.000,00 = Rp350.000.000,00

Ayat (2)

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan
diberlakukan secara nasional dimulai per 1 Januari, diumumkan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tarif baru itu berlaku
efektif, serta dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (2d)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tersebut akan disesuaikan dengan faktor
penyesuaian, antara lain tingkat inflasi, yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan
tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

Ayat (5) dan ayat (6)

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 16 ayat (4)): Rp 584.160.000,00
Pajak Penghasilan setahun:
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00
30% x Rp 84.160.000,00 = Rp 25.248.000,00 (+)
-------------------------
Rp 120.248.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)
((3 x 30) : 360) x Rp120.248.000,00 = Rp 30.062.000,00

Ayat (7)

Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk
menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis
penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut
didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan
pemerataan dalam pengenaan pajak.

Angka 14

Pasal 18

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan
untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara
utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan
penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat
perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan
antara utang dan modal (debt to equity ratio). Apabila perbandingan
antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran,
pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat.
Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak,
Undang-Undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas
menurut standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan
"kewajaran atau kelaziman usaha" adalah adat kebiasaan atau praktik
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia
usaha.

Ayat (2)

Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan
internasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib
Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk
mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, terhadap penanaman
modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya
di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat
diperolehnya dividen.

Contoh:

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20%
pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd.
tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2009 X Ltd.
memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat
diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

Ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya
penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan
istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat
terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun
pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal
demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan
kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan
seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat
hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan
dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara
pihak yang independen (comparable uncontrolled price method),
metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya
-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode
pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional
(transactional net margin method).

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara
terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai
utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan
utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat
dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara
modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak
dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi
lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang
yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan
untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima
atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang
dikenai pajak.

Ayat (3a)

Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) adalah
kesepakatan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak
mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties)
dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi
terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing
oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dan
Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal,
antara lain harga jual produk yang dihasilkan, dan jumlah royalti dan
lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain
memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak,
Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan
produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang
sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan
antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral,
yaitu kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan
negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah
yurisdiksinya.

Ayat (3b)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh
Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada
suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar
negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (special purpose
company).

Ayat (3c)

Contoh:

X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara
yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country), memiliki
95% (sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan
antara (conduit company) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh
Y Co., sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai
perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X.

Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd.
kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal
formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan
luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri.
Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan
kepemilikan (saham) perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib
Pajak luar negeri sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini
terutang Pajak Penghasilan.

Ayat (3d)

Cukup jelas.

Ayat (3e)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena
ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang
disebabkan:
a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan
teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib
Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah
atau perkawinan.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan
kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25%
(dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun
tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham
PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan
langsung.

Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50 % (lima puluh
persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B
secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C
sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian,
antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan
istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima
persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D
dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi
antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi
karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan
teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih
perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama.
Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang
berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat" adalah ayah, ibu, dan anak,
sedangkan "hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan ke samping satu derajat" adalah saudara.

Yang dimaksud dengan "keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus satu derajat" adalah mertua dan anak tiri,
sedangkan "hubungan keluarga semenda dalam garis
keturunan ke samping satu derajat" adalah ipar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 19

Ayat (1)

Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan
kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian
antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya
beban pajak yang kurang wajar.
Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang
menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap
(revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun
berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib
melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara
pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara
kegiatan.

Huruf a

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak
adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk,
cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar
atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus,
pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.
Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi
internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban
memotong pajak.

Yang dimaksud dengan "pembayaran lain" adalah
pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah,
tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, seperti bonus,
gratifikasi, dan tantiem.

Yang dimaksud dengan "bukan pegawai" adalah orang pribadi
yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi
kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya
artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari
pemberi kerja.

Huruf b

Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar
Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah,
tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah
pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang
sama.

Huruf c

Yang termasuk "badan lain", misalnya, adalah badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang
membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan
hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama
apa pun.

Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau
pembayaran lain adalah tunjangan-tunjangan baik yang
dibayarkan secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan
kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan
penerima tabungan hari tua.

Huruf d

Yang termasuk dalam pengertian badan adalah organisasi
internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2).
Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah
dokter, pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan
bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan
untuk dan atas nama persekutuannya.

Huruf e

Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas
pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian
penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan
pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional,
perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang
menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan,
misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun
termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang
dibayar oleh pegawai.

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah
jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk
juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

Ayat (4)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian,
mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah
penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak
dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan, dengan memerhatikan Penghasilan Tidak Kena
Pajak yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5a)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh
Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang
memiliki NPWP adalah:
5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp25.000.000,00 = Rp3.750.000,00 (+)
-----------------------
Jumlah Rp6.250.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak
memiliki NPWP adalah:
5% x 120% x Rp50.000.000,00 = Rp3.000.000,00
15% x 120% x Rp25.000.000,00 = Rp4.500.000,00 (+)
-----------------------
Jumlah Rp7.500.000,00

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 22

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut
pajak adalah:
- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan
pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam
pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain
yang menjalankan fungsi yang sama;
- badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta,
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan
usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang
tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari
pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan
dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi
kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah
baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti
kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan
kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan
mempertimbangkan, antara lain:
- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi
pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
- prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah
dilaksanakan.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana
melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan,
kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan
dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini
dapat bersifat final.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib
Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok
Wajib Pajak.

Angka 18

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib
Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok
Wajib Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 24

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh
penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar
negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena
pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri,
ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap
pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Ayat (1)

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah
pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak.

Contoh:

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc.
di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh
keuntungan sebesar US$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku
di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%.

Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:
Keuntungan Z Inc US$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (Corporate income tax)
atas Z Inc.: (48%) US$ 48,000.00 (-)
----------------------
US$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%) US$ 19,760.00 (-)
-----------------------
Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak
Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar
negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$19,760.00.

Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar
US$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan
yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US$48,000.00 tersebut
tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas
keuntungan Z Inc. di negara X.

Ayat (2)

Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan
penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya
pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan
terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi tidak boleh melebihi
besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-undang ini. Cara
penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan ditetapkan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan wewenang sebagaimana diatur pada
ayat (6).

Ayat (3) dan (4)

Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang
terutang menurut Undang-Undang ini, penentuan sumber penghasilan
menjadi sangat penting.
Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber
penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut.

Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang
luas, maka sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) penentuan sumber
dari penghasilan selain yang tersebut pada ayat (3) dipergunakan
prinsip yang sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tersebut, misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki
sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut
dijual.
Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan
penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut
terletak di Singapura.

Ayat (5)

Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas
penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak
yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya
perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak
Penghasilan yang terutang menurut Undang-undang ini. Misalnya,
dalam tahun 1996, Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas
penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar Rp5.000.000,00
yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan
terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka jumlah
sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan
yang terutang dalam tahun pajak 1996.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan
yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Ayat (1)

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009 Rp 50.000.000,00
dikurangi:
a. Pajak Penghasilan yang dipotong
pemberi Kerja (Pasal 21) Rp 15.000.000,00
b. Pajak Penghasilan yang dipungut
oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00
c. Pajak Penghasilan yang dipotong
oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00
d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri
(Pasal 24) Rp 7.500.000,00(+)
------------------------
Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000,00(-)
------------------------
Selisih Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap
bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.250.000,00
(Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh
di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh
untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam
tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri
setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00
(Rp15.000.000,00 dibagi 6).

Ayat (2)

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan
ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah
akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak
yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan
belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk
bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir
dari tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan
oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya
angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan
Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009,
misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan
pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak
sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil,
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan
Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2009,
yaitu nihil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk
tahun pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung berdasarkan surat
ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku
mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan
pajak.

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak 2009 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2010,
perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah
sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Dalam bulan Juni 2010 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun
pajak 2009 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan
sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuran pajak
mulai bulan Juli 2010 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan
pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran
pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib
Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan
mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh
karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur
Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib
Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau
terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:
- Penghasilan PT X tahun 2009 Rp 120.000.000,00
- Sisa kerugian tahun sebelumnya
yang masih dapat dikompensasikan Rp 150.000.000,00
- Sisa kerugian yang belum
dikompensasikan tahun 2009 Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:
Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak
Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 - Rp30.000.000,00 =
Rp90.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:
28% x Rp90.000.000,00 = Rp25.200.000,00

Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong
atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang
di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya
angsuran pajak bulanan PT X tahun 2010 = 1/12 x Rp25.200.000,00=
Rp2.100.000,00.

Contoh 2:

Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha
dagang Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan
penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua
juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan
Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010
adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi
karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak
di bidang produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran
bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu,
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009
angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya
adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena
Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur
Jenderal Pajak.

Ayat (7)

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam
tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun yang lalu. Namun, ketentuan ini memberi
kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar
penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip
tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran
perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data
terkini kegiatan usaha perusahaan.

Huruf a

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur
perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum
pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan
atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Huruf b

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan,
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah,
serta Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang
berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan
keuangan berkala perlu diatur perhitungan besarnya angsuran
tersendiri karena terdapat kewajiban menyampaikan laporan
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu
periode tertentu kepada instansi Pemerintah yang dapat
dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan
besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Huruf c

Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu
Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih
tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar
0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (8a)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari
Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu
pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha
tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi
Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber
di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh
badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri
selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat
digolongkan dalam:
1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen,
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk
apa pun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. keuntungan karena pembebasan utang.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan subjek pajak dalam
negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri
tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar
20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikut
mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia
kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai
pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Ayat (1a)

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap
di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan
berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang
sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial
owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan
berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal
atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan
dimaksud.

Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya
adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau
berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara
domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima
puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber
di Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, dan
premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut
dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan
penghasilan neto dan bersifat final. Menteri Keuangan diberikan
wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto
dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan pemotongan
pajak tersebut.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri
tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia atau apabila penghasilan dari
penjualan harta tersebut telah dikenai pajak berdasarkan ketentuan
Pasal 4 ayat (2).

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk
usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh
persen).

Contoh:
Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun
2009 Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:
28% x Rp17.500.000.000,00 = Rp 4.900.000.000,00 (-)
-----------------------------
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp12.600.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua
belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali
di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Ayat (5)

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri
adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan
Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status
menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,
pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak
tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan.

Contoh:

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja
dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja
di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2009. Pada tanggal 20 April 2009 perjanjian kerja
tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan
berakhir pada tanggal 31 Agustus 2009.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tetap
sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian
kerja tersebut, status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi
Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.
Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2009 atas penghasilan
bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan
yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan
Agustus 2009, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan
disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat
dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Angka 22

Pasal 29

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan
paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut
wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi
atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan
apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai
tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling
lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober
bagi Wajib Pajak badan.

Angka 23

Pasal 31A

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang
perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap
semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang
perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan
dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu
pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya
tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan
tersebut.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong
kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman
modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang
usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat
prioritas tinggi dalam skala nasional.

Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk menampung kemungkinan
perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan,
investasi, dan bidang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 31B

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 31C

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 31D

Cukup jelas.

Pasal 31E

Ayat (1)

Contoh 1:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar
Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto
tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak
Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto
PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00

Contoh 2:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan
Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto
yang memperoleh fasilitas:
(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x
Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto
yang tidak memperoleh fasilitas:
Rp3.000.000.000,00-Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:
- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00
=Rp 67.200.000,00
- 28% x Rp2.520.000.000,00 =Rp705.600.000,00(+)
------------------------
Jumlah Pajak Penghasilan
yang terutang Rp 772.800.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 32B

Dalam rangka memperluas pasar Obligasi Negara, pemerintah dapat
mengenakan tarif khusus yang lebih rendah atau membebaskan pengenaan
pajak atas Obligasi Negara yang diperdagangkan di bursa negara lain.
Pemerintah hanya dapat mengenakan perlakuan khusus ini sepanjang negara
lain tersebut juga memberikan perlakuan yang sama atas obligasi negara lain
tersebut yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Angka 29

Pasal 35

Dengan peraturan pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup
diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, yaitu semua peraturan
yang diperlukan agar Undang-Undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, termasuk pula peraturan peralihan.

Pasal II

Angka 1

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2001 atau
sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender), tahun buku tersebut adalah tahun
pajak 2000. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang
tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya mulai
tahun pajak 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan.

Angka 2

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 atau
sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender), tahun buku tersebut adalah tahun
pajak 2008. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib
Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung
pajaknya mulai tahun pajak 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang ini.




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4893

0 komentar:

Poskan Komentar

Return top